anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani berpendapat kerusuhan dan terjadi di palopo sulawesi tengah merupakan salah Satu dampak dibandingkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) uang tinggi.
kerusuhan tersebut bisa jadi karena ketidakpuasan dibandingkan calon kepala daerah dan telah mengeluarkan uang tinggi, tapi kemudian kalah, papar miryam s haryani dalam gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
menurut dia, kerusuhan tersebut dapat juga dipicu oleh sikap komisi pemilihan umum daerah (kpud) setempat yang disangsikan independensinya.
sikap kpud yang diragukan independensinya, berdasarkan dia, mampu persepsi publik kiranya kpud berpihak pada salah Satu pasangan calon kepala daerah.
parpol dan harus menggarap studi politik pada masyarakat tapi realitasnya sering tidak dilakukan, ujarnya.
Lainnya: Obat Pelangsing Badan - Melangsingkan Perut - Obat Pelangsing perut
menurut miryam, untuk memimalisir tindakan anarkis juga kerusuhan pada penyelenggaraan pilkada, mesti dilaksanakan evaluasi.
politisi partai hanura ini memberi usul, agar pilkada kabupaten serta kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini serta merupakan wacana dalam pembicaraan ruu pilkada, katanya.
sementara itu, anggota komisi i dpr ri daripada fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, menyatakan tidak setuju pada wacana dan mau membayarkan lagi pilkada kabupaten serta kota ke dprd.
menurut dia, bila terjadi gejolak dalam pelaksanaan pilkada kabupaten juga kota, persoalannya bukan dalam pemilihnya masyarakat ataupun dprd, namun lebih pada kesiapan proses penyelenggaraannya.