indonesia police watch menilai wajar saja mantan kepala badan reserse kriminal kepolisian indonesia, komisaris jenderal polisi (purn) susno duadji, membayar perlindungan kepolisian daerah
jawa barat ketika mau dieksekusi tim gabungan kejaksaanj, selama properti pribadinya, di bandung, 2012.
pasalnya selama kasus ini telah ada kontroversi akibat ketidakjelasan surat putusan yang dikeluarkan mahkamah agung, kata ketua presidium ipw, neta s pane, selama jakarta, kamis.
dari kontroversi itu, papar dia, timbul perbedaan masukan antara kubu duadji serta kubu kejaksaan dan mau menggarap eksekusi.
pane menambahkan, di kondisi polemik dan semakin meninggi itu serta guna menghindari kejadian dan tak diharapkan dengan begini polisi memang mesti berkurang tangan untuk mediator.
Informasi Lainnya:
karena itu, langkah kepolisian daerah jawa barat tersebut langkah yang tidak keliru dan polemik hukum akibat tidak katanya isi surat ma itu mesti diselesaikan dahulu.
ipw mengusulkan kejaksaan mesti meminta penjelasan serta ketegasan dari ma atas suratnya itu. sebaliknya kubu duadji mempersoalkan surat ma juga surat perintah eksekusi penangkapan dari kejaksaan ke ptun supaya sepenuhnya ada kejelasan, ujarnya.
barangkali, kata dia, Jalan keluar tersebut harus ditempuh sebelum banyak keputusan dan tegas sebaiknya kejaksaan tak memaksakan diri supaya melakukan eksekusi.
jadi di keuntungan ini, polda Jawa Barat tak bisa dinilai bekerja melindungi duadji, bekas atasan mereka, ujarnya.